Wednesday , 14 November 2018
update
BBM dan Basa-Basi Politik

BBM dan Basa-Basi Politik

“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa.” (Ir. Soekarno)

Pasca-kemelut Pemilu Presiden (Pilpres) kemarin, negeri ini kembali dihadapkan dengan berbagai persoalan yang sedikit banyak merenggut perhatian besar elemen masyarakat. Salah satu diantaranya yakni kebijakan pembatasan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga wacana pengurangan dan penghapusan subsidi BBM. Wacana ini terus digulirkan tanpa suatu kejelasan akan solusi yang terbaik dan mampu diterima oleh kesatuan khalayak.

Basa-basi politik lagi-lagi menjadi kebiasaan para stakeholders di negeri ini. Ujung-ujungnya, BBM yang dijadikan sasaran dan rakyat yang terus dikorbankan. Sebenarnya, hal ini bisa diantisipasi jika pemerintah berani melakukan reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Caranya ialah dengan menuntut tarif pajak dan setoran yang lebih dari para investor dan pemilik perusahaan minyak yang berinvestasi di Indonesia sampai pada tataran penguasaan sebagian aset dari pengelolaan minyak tersebut. Dengan demikian, situasinya tidak akan seperti sekarang ini. Sebaliknya, jika hal itu dilakukan stabilitas stok dan harga minyak dalam negeri dapat tercapai.

Persoalan harga BBM memang problematis. Sebagaimana yang termaktub dalam RAPBN tahun 2014, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyepakati besaran anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 246,46 triliun (tempo.co, 2014). Sungguh nominal yang fantastis.

Di sisi lain, harga minyak dunia yang selalu menjadi patokan utama naik turunnya harga minyak dalam negeri menjadi argumen utama dari naiknya harga atau dicabutnya subsidi BBM. Namun, nyatanya kini dengan cadangan minyak dunia yang relatif cukup memadai, harga minyak dunia berada pada posisi menurun.

Defisit anggaran juga menjadi alasan kuat pemegang kuasa negeri ini. Beberapa solusi yang ditawarkan seperti pengalihan anggaran subsidi, subsidi tepat guna, hingga BLSM telah lama dilangsungkan walau dengan hasil yang bisa terbilang kurang memuaskan.

Der Mensch ist, war es iszt (Sikap manusia sepadan dengan caranya ia mendapat makan). Demikian yang pernah diungkapkan Mohammad Hatta). Pernyataan itu sungguh menarik untuk dijadikan legitimasi tiap-tiap kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah dari dulu hingga kini. Tak semua kebijakan akan berpihak dan tertuju pada kemaslahatan. Maka, sikap manusia si pembuat kebijakan adalah kriteria utama baik buruknya dan pantas atau tidaknya kebijakan tersebut. Subsidi BBM ibarat buah simalakama. Bila dimakan, ayah mati. Tak dimakan, ibulah yang mati. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis permasalah dan solusi dari hulu ke hilir dengan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat, seperti akademisi, aktivis sosial, pengamat ekonomi, dan sebagainya. Harapannya, dengan demikian output kebijakan akan lebih tepat guna.

Kontributor : Rakhmat Abril Kholis (Ketua KAMMI MedSos UIN Jakarta, Peneliti Bengkulu Institute dan CIDES ICMI)

Editor : Nur Afilin

 

Leave a Reply

Scroll To Top