Wednesday , 20 June 2018
update
Derita Matinya Pasar Rakyat

Derita Matinya Pasar Rakyat

Berbicara tentang kondisi perekonomian hari ini, sudah semestinyalah kita juga berbicara tentang bagaimana tumbuh dan berkembangnya pasar tradisional yang hingga hari ini masih menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Memasuki era globalisasi, pemerintah Indonesia pun terjebak dalam arus pasar dan perdagangan bebas yang selalu menghantui pasar tradisional itu sendiri.

Momentum krisis ekonomi pada tahun 1998 telah memberikan ruang terbuka bagi International Monetary Fund (IMF) untuk mengintervensi Indonesia, salah satunya di bidang perekonomian. Karena pada tahun itulah, antara Pemerintah Indonesia dan IMF menandatangani Letter of Intent (LoI) yang memberikan peluang masuknya investasi asing kedalam industri ritel di Indonesia. LoI itu terlaksana sebagai bentuk konsensus bantuan dana utang yang diberikan oleh IMF kepada pemerintah dalam menanggulangi krisis . Sejak saat itulah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1998 dan SK Menteri tentang Investasi No 29/ SK / 1998 tentang masuknya investor asing dan kapitalis lokal kedalam industri ritel. Sejak saat itulah, Carefour, Giant, Goro, Hypermart, Makro, Alfamart maupun Indomart mulai menjamur di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat -baik antara investor asing, pemilik modal, maupun perekonomian sektor rakyat- pemerintah menciptakan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai UU Anti Monopoli). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu UU ini hanya menjadi hiasan perundang-undangan semata yang tidak dipraktikan secara optimal dan masih masih adanya celah perundang-undangan telah menyisakan permasalah hukum yang belum melindungi perekonomian rakyat secara utuh.

Hal tersebut ditandai dengan terjadinya ketidakseimbangan posisi tawar antara pasar rakyat maupun warung-warung kecil dengan minimarket. Detik Finance merilis berdasarkan data tahun 2011 tentang populasi minimarket di DKI Jakarta saja, pertumbuhan minimarket di daerah tersebut telah mencapai 2.162 outlet. Sementara data yang dikemukakan Nielsen tentang pertumbuhan minimarket di Indonesia menyebutkan, awalnya total minimarket di tahun 2005 hanya mencapai 6.465 outlet, ditahun 2006 bertambah menjadi 7.356 outlet, ditahun 2007 bertambah menjadi 8.889 outlet atau 0,5 dari warung tradisional yang mencapai 1,9 juta warung. Hingga desember tahun 2009 Nielsen mencatat jumlah outlet Indomaret bertambah menjadi 3.892 outlet dari tahun sebelumnya 3.093 outlet. Alfamart mencapai 3.373 outlet yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.779 outlet.

Akibat dari hal tersebut, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan; terdapat belasan ribu warung tradisional di Jakarta dan Tangerang yang sudah tutup hingga awal tahun 2012. Hal ini terjadi lantaran warung tradisional pada umumnya menjual barang-barang yang sama diperjualkan oleh minimarket, sedangkan jarak antara warung tradisional dengan minimarket sangat berdekatan. Untuk di daerah Kota Bandung saja, akibat dari merembah luasnya minimarket, supermarket, dan sejenisnya telah mengakibatkan 38 pasar rakyat di Kota tersebut, setiap tahunnya terjadi kecenderungan penurunan omzet hingga mencapai 60%.

Selain itu, pada tahun 2012 APPSI juga mencatat bahwa hampir sekitar 80% pasar rakyat secara nasional dalam kondisi yang tidak sehat. Sementara, Asian Development Bank (ABD) mencatat, disepanjang tahun 2011 saja diperkirakan jumlah pasar tradisional menurun sebesar 8,1 %. Hal ini berbanding terbalik dengan pasar modern yang tumbuh 31,4 % pada periode yang sama.

Padahal, pasar rakyat –dengan kata lain pasar tradisional- adalah simbol dan eksistensi dari ekonomi kerakyatan. Abdur Rozaki menyatakan; membiarkan pasar tradisional tergusur ditengah derap pasar modern sama halnya menggusur mata rantai produksi dan distribusi serta konsumen tradisionalnya di kalangan masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, diakhir tulisan ini ingin menegaskan bahwa; sudah saatnyalah Indonesia (1) menciptakan kebijakan yang adil dan sehat (Fair Trade) bukan sekedar perdagangan yang bebas (Free Trade). (2) Indonesia juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ekonomi rakyat bukan hanya sebatas pada perlindungan hukum, melainkan juga pemberdayaan pasar rakyat menjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan mampu menjaga keseimbangan harga.

Dengan berlangsung-nya APEC 2013, semoga pemerintah masih memiliki nurani untuk memperjuangkan dan memprioritaskan kemajuan perekonomian rakyat daripada hanya sebatas membuka liberalisasi pasar semata. Memajukan Indonesia, memajukan ekonomi rakyat!.

Penulis : Fachri Aidulsyah, Kepala Departemen Kajian dan Kebijakan Publik KAMMI Daerah Sleman
Editor : SCE

Leave a Reply

Scroll To Top