Saturday , 21 October 2017
update
Evaluasi 2 Tahun Jokowi-JK,  KAMMI: Hentikan Politik Pencitraan

Evaluasi 2 Tahun Jokowi-JK, KAMMI: Hentikan Politik Pencitraan

JAKARTA—Memasuki tahun kedua kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai pemerintah telah salah mengurus negara dan harus menghentikan politik pencitraan. Hal itu disampaikan Pengurus Pusat KAMMI melalui siaran pers pada Kamis (20/10), di Jakarta.

Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menegaskan, melihat perkembangan berbagai sektor, kinerja pemerintah dirasa kian jauh dari Nawa Cita yang selalu digaungkan Jokowi-JK.

“Momentum dua tahun Jokowi-JK ini seharusnya disikapi pemerintah dengan kembali kepada gagasan Nawa Cita. Hentikan politik pencitraan dan fokuslah pada kerja-kerja nyata,” seru Nur Rakhman.

Senada dengan Nur Rakhman, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Riko Putra Tanjung mengungkapkan minusnya kinerja Jokowi-JK di berbagai bidang.

“Di sektor ekonomi makro, penerimaan negara melalui pajak tidak sesuai target, walaupun sudah ada program tax amnesty. Utang Indonesia meningkat drastis, yaitu sebesar 6,4  % dengan posisi terakhir Rp 3.501 triliun atau 27,7 % dari PDB,” beber Riko.

Bahkan, untuk menyicil utang saja, tambah Riko, Indonesia harus memakai utang luar negeri. Terlebih APBN 2016 pun dikoreksi beberapa kali untuk penyesuaian. Begitu juga dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi.

“Dalam hal kedaulatan pangan dan energi, produksi dan distribusi komoditas utama masih dikuasai oleh para pemilik modal besar dan para pemburu rente yang tidak mempedulikan nasib rakyat dan kepentingan nasional. Harga komoditas unggulan terus turun, sedangkan harga bibit dan pupuk melambung tinggi. Hal ini membuat usaha rakyat semakin sulit untuk berkembang,” terangnya.

Adapun pada sektor hukum dan pemberantasan korupsi, Riko menyebut komitmen pemerintah dalam menjalankan undang-undang terbukti masih sangat rendah.

“Intervensi kekuasaan dalam proses penegakan hukum masih marak terjadi. Kita bisa lihat dari menjamurnya kongkalikong antara tiga begal reformasi dalam penegakan hukum, yakni pejabat korup, politisi busuk, dan pengusaha hitam. Akibatnya, penuntasan kasus-kasus korupsi besar masih  jalan di tempat, misalnya, suap reklamasi Teluk Jakarta, Sumber Waras, Century, dan BLBI,” imbuh Riko.

Sementara di sektor sosial, Riko mencatat peran negara dalam pengentasan  kemiskinan dan pengangguran masih  jauh dari harapan. Begitu juga dengan kasus perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan human traficking yang luput dari perhatian pemerintah.

“Melihat kondisi mengkhawatirkan selama pemerintahan Jokowi-JK saat ini, KAMMI menyeru pemerintah agar bersungguh-sungguh menjalankan permerintaan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pemilik modal. Jika hal itu dilakukan, akan tercipta pemerintahan good governance dan clean government yang bermuara pada keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan bagi bangsa Indonesia,” tutupnya.

(NA)

 

 

Leave a Reply

Scroll To Top