Wednesday , 18 October 2017
update
KAMMI : Berantas Mafia Beras di Pemerintahan Jokowi!

KAMMI : Berantas Mafia Beras di Pemerintahan Jokowi!

JAKARTA – Dugaan adanya praktik mafia beras di saat kenaikan beras sangat dirasakan masyarakat beberapa saat lalu. Hingga kini harga beras tergolong mahal, sekitar Rp 11.000,00 di beberapa daerah. Menanggapi keadaan ini, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berharap pemerintah dapat menghentikan permainan oknum atau mafia beras tersebut.

Ketua Umum PP KAMMI Andriyana menyatakan, kejadian serupa itu hampir selalu berulang tiap tahun.

“Anehnya lagi, Bulog sebagai badan yang khusus menangani bahan pokok beras terkesan tidak gesit. Respons Bulog yang mestinya berfungsi mengendalikan harga beras, menyediakan cadangan, serta mengurus impor beras di Indonesia kerap terlambat,” kata Andriyana.

Andriyana juga menilai Operasi Pasar (OP) yang dilakukan pemerintah melalui Bulog tidak memberikan dampak signifikan, lantaran kualitas beras yang sangat buruk dan sulit diterima warga miskin.

“Beras yang disediakan Bulog tidak sesuai dengan INPRES No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, KAMMI menengarai bahwa permainan mafia tersebut justru terjadi di dalam tubuh Bulog itu sendiri.

Terkait dengan itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI Barri Pratama menambahkan bahwa KAMMI sangat mendukung kebijakan Jokowi untuk tidak melakukan impor beras.

Bari mencatat bahwa, Presiden Jokowi sendiri pernah menduga kenaikan harga beras saat ini hanya karena adanya permainan mafia beras.

“Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menduga bahwa mafia beras menginginkan pemerintah melakukan impor beras. Beliau sendiri pun kemudian menegaskan tidak akan impor beras,” terang Barri.

Oleh karena itu, simpul Bari, dengan ini KAMMI  menyatakan butiran sikapnya terkait kenaikan harga beras tersebut sebagai berikut:

  1. Mendukung pemerintah untuk tidak melakukan impor beras serta memberantas mafia beras secara permanen,
  2. Kenaikan harga bahap pokok beras tidak lain adalah kesalahan Bulog yang terkesan lambat mengantisipasi dan mengatasinya,
  3. Kesalahan yang dilakukan oleh Bulog sebagai regulator utama pengatur bahan pokok bera meniscayakan perlunya dilakukan revitalisasi atau bahkan pembubaran jika Bulog tetap tak berubah.

 

Tertanda,

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI
Barri Pratama

Leave a Reply

Scroll To Top