Saturday , 18 November 2017
update
KAMMI Kecam Pelarangan Jilbab dan Janggut Bagi Pegawai BUMN

KAMMI Kecam Pelarangan Jilbab dan Janggut Bagi Pegawai BUMN

JAKARTA—Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kembali menuai kritik di kalangan masyarakat luas. Usai menyatakan rencana akan dijualnya gedung Kementerian BUMN, belum lama ini Rini menetapkan kriteria kontroversial dalam rekrutmen PNS di kementerian yang dipimpinnya.

Sebagaimana santer diberitakan banyak media, di antara kriteria yang terkesan aneh itu adalah bahwa Kementerian BUMN tidak akan menerima pegawai perempuan yang berjilbab panjang. Tak hanya itu, calon pegawai laki-laki yang berjanggut juga termasuk daftar tak layak diterima.

Menanggapi hal tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) amat mengecam adanya pelarangan adanya pegawai berjilbab dan berjanggut itu. Hal demikian, menurut KAMMI, sudah tergolong pelarangan manusia dalam memenuhi hak asasinya.

“Ekspresi beragama itu merupakan has asasi yang paling asasi. Bahkan, negara kita secara khusus mencantumkannya dalam konstitusi melalui Pasal 29 ayat 2 UUD 1945,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Andriyana, Rabu (17/12/2014) malam.

Lebih lanjut, Andri menyebut orang yang melarang pemakaian jilbab atau sejenisnya justru tergolong orang kuno.

“Mereka yang melarang berarti orang kuno, karena larang-larangan semacam itu pernah berlaku di masa kolonial dan Orde Baru dahulu,” terangnya.

Senada dengan Andri, Ketua Humas PP KAMMI Riyan Fajri juga menyayangkan kebijakan Menteri BUMN tersebut.

“Mestinya pejabat pemerintah mampu mengakomodasi pemenuhan hak warga negaranya. Ingat bahwa negara Indonesia adalah negara yang plural dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga, ekspresi beragama itu seharusnya tidak boleh dilarang,” ujar Riyan.

Apalagi, Riyan meyakini bahwa jilbab dan janggut tidak berkaitan langsung dengan produktivitas kinerja seseorang.

Oleh karena itu, simpulnya, KAMMI berharap kebijakan tersebut segera direvisi dan tidak diberlakukan lagi. KAMMI juga menghimbau pemerintah Jokowi melalui para menterinya tidak lagi melukai hati rakyat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Tercatat, sebelum adanya kebijakan kontroversial itu, Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Anies R. Baswedan pernah mewacanakan pengaturan kembali kegiatan berdoa sebelum dan setelah belajar di sekolah.

 

Reporter : Nur Afilin, Humas PP KAMMI
Editor : SCE

Leave a Reply

Scroll To Top