Monday , 17 December 2018
update
Media di Tengah Pilpres

Media di Tengah Pilpres

“The mass media become the authority at any given moment for what is true and what is false. What is reality and what is fantasy, what is important and what is trivial.”

−Ben H. Bagdikian dalam The Media Monopoly

Pesta demokrasi yang biasa diselenggarakan setiap 5 tahun sekali menjadi hajat paling krusial negara yang lumayan menguras APBN. Adapun Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 adalah pertarungan terbuka bagi dua pasang yang diusung. Masing-masing dijagokan untuk menjadi orang paling nomor satu (dan nomor dua) di Indonesia.

Janji menyejahterakan, memperkuat pertahanan nasional, memberi pelayanan kesehatan yang terbaik hingga ke pelosok negeri, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, dan janji-janji lainnya yang beberapa hari terakhir sudah seperti makanan sehari-hari bagi penulis. Bukan suatu hal yang salah. Toh memang itulah saatnya untuk mengkampanyekan apa-apa saja yang akan mereka lakukan untuk rakyat dan mengabdi kepada tanah air. Yang menjadi masalah adalah saat proses kampanye yang dilakukan ternyata menggunakan sesuatu yang mana adalah milik rakyat secara cuma-cuma dan besar-besaran: media.

Media dewasa ini tidak hanya memiliki fungsi informatif sebagaimana pada mulanya media ditemukan. Media kini telah beralih fungsi menjadi suatu alat komunikasi bagi beberapa golongan untuk mencapai kepentingannya. Hal tersebut dapat dilihat pada media-media swasta Indonesia yang mulai secara terang-terangan menampakkan afiliasi instansi medianya dengan suatu partai atau suatu golongan tertentu. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, negative atau bahkan black campaign senantiasa mewarnai layar kaca para pemirsa di ruang keluarga.

Mengutip salah satu kalimat dari Jim Morrison, “Whoever controls the media, controls the mind”. Kalimat tersebut bisa dibilang cukup relevan jika disandingkan dengan kondisi saat ini. Tidak sedikit orang yang  terjebak dalam opini-opini dapur redaksi yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal kenyataannya apa yang diberitakan adalah apa yang media ingin rakyat tahu, sehingga kualitas berita yang disiarkan saat ini cenderung tendensius dan tidak cover both sides. Hal tersebut diperparah dengan tingkat pendidikan yang rendah dalam masyarakat yang masih menduduki strata pertama dalam segi kuantitasnya. Tak heran jika budaya membaca dan literasi media pun masih teramat jarang berkembang di masyarakat kita. Hal tersebut menyebabkan mudahnya informasi yang masuk ke dalam pikiran audiensnya tanpa adanya tedheng aling-aling atau filter di tengah serbuan informasi yang minta dilahap oleh audiens.

Di saat seperti ini, kita diajak untuk kembali lagi membuka buku lama kita dan mengingat-ngingat 9 elemen jurnalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh instansi-instansi media kita. Seperti pada elemen keempat, yaitu Jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya”. Independen di sini berarti independen atas orang-orang yang diliputnya, sehingga berita yang diliput pun tidak berat sebelah. Instansi media sudah seharusnya memisahkan program-program yang berdasarkan opini-opini dari ruang redaksi dengan fakta-fakta untuk disiarkan di layar kaca kata. Jika tidak, masyarakat akan dibuat bingung tentang mana berita yang fakta dan mana yang hanya sekedar opini.

Elemen keempat berkaitan erat dengan elemen kelima, yakni “Memantau kekuasaan dan menjadi penyambung lidah mereka yang tertindas”. Lewat tulisan, liputan, dan produk-produk jurnalisme lainnya jurnalis menyuarakan hak-hak rakyat yang tertindas. Bukan malah menyembunyikan fakta-fakta di lapangan untuk memperkokoh kursi penguasa. Sehingga, media benar-benar dapat dijadikan rujukan.

Saya merasa prihatin atas perkembangan media di era teknologi seperti pada masa sekarang ini. Merupakan suatu hal yang ironis memang, saat teknologi berkembang pesat namun, justru informasi-informasi yang beredar tidak bisa kita konsumsi dengan baik. Seperti itulah gambaran masyarakat hari ini di tengah banjir informasi dari instansi-instansi media yang berafiliasi. Beberapa dari masyarakat kita bahkan merasa bangga dan merasa paling benar saat mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi apakah hal tersebut adalah fakta atau opini, padahal kita semua tahu siapa orang-orang yang ada di balik instansi media tersebut.

Dalam Pemilu Presiden 2014 ini, media menjadi alat komunikasi paling efektif bagi para timses dan jurkam masing-masing calon. Hal tersebut tidak bermasalah saat instansi media masih mengindahkan elemen-elemen jurnalisme yang seharusnya ada dalam setiap pemberitaan. Namun, hari ini kita terus disuguhkan berita-berita dari televisi yang dipolitisasi dan dikonglomerasi untuk kepentingan beberapa golongan saja, termasuk capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2014. Sehingga, tak jarang dari berita-berita yang tendensius pada sebuah instansi media menciptakan iklim fanatisme pendukung yang akhir-akhir ini justru memecah persatuan antar sesama pendukung. Sungguh hal yang sangat disayangkan.

Harapan saya siapa pun presiden terpilih nantinya semestinya mampu mengembalikan kekuatan media, serta mampu mempertegas regulasi-regulasi pada sektor komunikasi dan informasi di Indonesia. Bagaimana pun juga salah satu faktor dari tumbangnya rezim Orba disebabkan oleh media. Betul bahwa beberapa waktu sebelumnya media di Indonesia sempat mendapat julukan “anjing ompong” oleh para wartawan asing. Lalu, bagaimana dengan saat ini? Bagi saya, anjing yang dulu ompong, kini telah berubah menjadi “anjing bergigi emas dan tersumpal gulungan MoU golongan dengan media”.

Kontributor : Anindya Roswita (BEM FISIP UNS)

Editor : Nur Afilin

 

 

 

Leave a Reply

Scroll To Top