Friday , 19 October 2018
update
Membangun Kedaulatan Hukum dan Politik Menyongsong Era ASEAN 2015

Membangun Kedaulatan Hukum dan Politik Menyongsong Era ASEAN 2015

Indonesia merupakan negara yang berpolitik luar negeri bebas dan aktif seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Sejalan dengan politik luar negeri bebas dan aktif serta tergabung dalam ASEAN, maka Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan blueprint dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang.

Sehubungan dengan adanya pemilihan presiden di tahun 2014 ini yang momennya sangat berdekatan dengan pelaksanaan MEA 2015 maka Presiden terpilih mendatang harus sudah mempunyai langkah strategis menghadapi Era ASEAN. Dalam hal ini yang harus dibangun adalah kedaulatan hukum dan politik di Indonesia.

Kedaulatan hukum mempunyai pengertian bahwa kedaulatan itu berada ditangan hukum yang bersumber pada kesadaran hukum tiap-tiap orang sebagai anggota masyarakat. Kedaulatan hukum di Indonesia dipertegas lagi pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 yang berisi : “kedaulatan berada ditangan  rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.” , “Negara Indonesia adalah negara hukum.”. jadi kedaulatan  kedaulatan hukum merupakan komponen penting negara Indonesia dalam menyongsong Era ASEAN 2015 mendatang.

Sejalan dengan kedaulatan hukum, maka salah satu komponen yang harus diperjuangkan calon presiden mendatang adalah kedaulatan politik Indonesia. kedaulatan politik seperti yang juga dikonsepkan dalam Trisakti-nya Bung Karno mempunyai arti penting dalam mempertahankan NKRI. Berdaulat secara politik tidak hanya kedalam tetapi juga keluar. Indonesia akan lebih beribawa dan disegani jika bisa berdaulat politiknya. Akan tetapi apakah kedaulatan hukum dan politik sudah tercermin dalam kehidupan bangsa Indonesia?

Bangsa Indonesia yang mempunyai potensi menjadi negara maju, saat ini masih berada dalam posisi negara berkembang. Potensi SDM dan SDA yang melimpah tidak dapat mendorong kemajuan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Bahkan bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia hampir terjebak dalam perangkap negara berkembang.

Hal ini dibuktikan oleh kurangnya produk-produk inovasi yang lahir dari anak bangsa. Sebagian besar rakyat Indonesia lebih suka untuk bekerja daripada berinovasi. Sehingga daya saing dengan negara-negara lainnya sangat lemah. Lihat saja ketika produksi besi PT. Krakatau Steel dari tahun 1970-sekarang berkutat di angka 3 juta ton/ tahun. Sedangkan di Korea, perusahaan dibidang yang sama angka produksinya dari tahun 1970-sekarang mencapai 15x lipat yaitu dari 3 juta ton/tahun menjadi 45 juta ton/tahun.

Belum lagi mandeknya inovasi-inovasi lain yang lahir dari anak bangsa. Jumlahnya sangat kecil, sehingga tidak heran ketika negara lain sudah dapat memproduksi peralatan-peralatan canggih nan modern, bangsa kita hanya bisa mengkonsumsi barang-barang tersebut. Selain itu ketergantungan semacam ini berimbas pada produk-produk impor yang harusnya dapat dihasilkan negara ini seperti ikan, padi, bawang, daging, garam, dan lain-lain.

Lalu permasalahannya terletak dimana melihat dana APBN untuk pendidikan cukup tinggi angkanya mencapai 20 persen. Dana anggaran untuk pendidikan sebesar ini ternyata belum cukup untuk menghasilkan SDM yang inovatif dan kreatif. Jika mengkaji dari sisi kualitas gizi juga cukup mengejutkan bahwa konsumsi daging di Indonesiacukup rendah, hanya 2,2 Kg/orang/tahun dibandingkan dengan Jerman yang mencapai 45 Kg/orang/tahun.

Lalu untuk ide-ide untuk menghasilkan produk inovatif di Indonesia pun sering kali terbentur dengan masalah pendanaan. Bunga peminjaman di Indonesia angkanya cukup tinggi yaitu berkisar antara 6-10 persen. Jauh berbeda dibandingkan singapura yang angkanya hanya dibawah 2 persen. Dari beberapa fakta diatas, jelaslah bahwa terdapat masalah-masalah yang cukup kompleks untuk memajukan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Calon presiden mendatang harus berani memberdayakan masyarakat ditengah-tengah gempuran masyarakat ekonomi asean mendatang.

Selain pemberdayaan masyarakat, calon presiden juga harus berani memperjuangkan perlindungan terhadap rakyat seperti yang diamanatkan pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Perlindungan pada pasal-pasal tersebut harus menjadi salah satu misi utama calon presiden dan bukan hanuya omong kosong belaka. Indonesia tidak harus menjadi anti asing, akan tetapi harus menjamin segala kebijakan hukum dan politik sesuai dengan amanat UUD 1945.

Langkah strategis lain adalah memantapkan konsep otonomi daerah untuk memajukan Indonesia berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan daerah-daerah di Indonesia. saat ini otonomi daerah hanya menjadi sekedar jargon reformasi yang pada praktiknya nyaris tidak ada. Kerjasama pemerintah pusat dan daerah seringkali terjadi  miskomunikasi. UU No.32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah harus berdaulat. Kebijakan  yang nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan UU tersebut sudah seharusnya berlaku. Dalam hal ini tidak ada dualisme kebijakan yang saling berbenturan antara pemerintah pusat dan daerah.

Jika Presiden mendatang dapat menjalankan otonomi daerah sesuai dengan tujuannya, maka pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dapat lebih efektif sehingga mempercepat pembangunan Nasional. Namun tentu saja harus diiringi dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak hanya terjadi pembagian kekuasaan yang absolut didaerah.

Selanjutnya adalah memaksimalkan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sangat penting dalam menggakkan kedaulatan hukum dan politik di Indonesia. produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPR harus pro terhadap rakyat. Namun ketika terdapat produk hukum yang tidak pro terhadap rakyat, rakyat harus bisa berpartisipasi aktif mengajukan Judicial Review ke MK. Hal ini menjadi penting dalam menegakkan kedaulatan hukum dan politik di Indonesia. sehingga pemerintah dan masyarakat sudah berdaulat secara hukum dan politik sebelum menghadapi MEA 2015.

Namun pekerjaan rumah bagi presiden mendatang terutama dalam bidang kedaulatan hukum dan politik menyongsong Era ASEAN masih sangat banyak dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang bisa berkomitmen dalam meneggakan kedaulatan hukum dan politik di Indonesia. Pemilihan presiden tahun 2014 inilah yang akan menjadi momen masyarakat Indonesia memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia kembali berdaulat dan terpandang di negara-negara lain terutama negara-negara ASEAN.

 

Penulis : Rezky Akbar Tri Novan (Staf  Kastrat BEM UNS 2014) dalam kajian kepakaran dengan pembicara Bapak Kukuh Tedjomurti S.H., L.LM.

Editor : SCE

Leave a Reply

Scroll To Top