Wednesday , 15 August 2018
update
Menakar Independensi KAMMI

Menakar Independensi KAMMI

Kali pertama menuliskan frase judul di atas berat rasanya. Siapa saya berhak menakar independensi KAMMI? Namun setidaknya, status saya sebagai anggota biasa KAMMI meski baru hendak tiga tahun sah untuk sedikit mengkritisi organisasi yang saya hinggapi ini.

Beranjak dari cerita seorang kawan usai DM2nya, saya (lagi-lagi) mendapat kisah tentang ‘kisruh’ hubungan KAMMI dengan Partai X. Ah, bosan rasanya. Tapi, fenomena yang masih saja dan entah hingga kapan terus muncul ini menjadi bukti bahwa hal ini eksis dan mengakar.

Kawan saya menceritakan bahwa ada peserta lain yang menanyakan apakah ada hubungan KAMMI dengan partai tersebut. Salahkah dia bertanya hal itu? Menurut saya tidak. Adalah kewajaran ketika ada peserta DM2 atau anggota KAMMI lain yang bertanya hal itu. Wajar, sungguh sangat wajar. Mereka yang bertanya bukan berarti keilmuannya tidak mumpuni. Mereka yang bertanya juga tidak layak kita hukumi sebagai kader KAMMI Abal-Abal.

Mereka menanyakan itu hanya lantaran fenomena yang ada menunjukkan indikasi demikian dengan frekuensi intensif. Fenomena tersebut di dunia nyata (dan mungkin maya) mengakibatkan arus generalisasi betapa dekatnya KAMMI dengan Partai X tersebut. “Ah, maka tak heran kebijakan KAMMI bagai didikte oleh Si Partai X. KAMMI hanyalah mem-beo saja.” Mungkin demikian opini yang mengapung.

Bahkan pun, diskusi di Grup Pengurus KAMMI Se-Indonesia yang merangkum empat ribuan kader KAMMI tak lepas dari bahasan akan hal ini. Lebih lagi, jika setiap fasilitator KAMMI di komisariat ataupun daerah ditanya, mungkin mereka banyak mendapati pertanyaan serupa dari binaan KAMMI mereka. “Apakah KAMMI underbow Partai X?”

Penjelasan mengenai ketiadaan hubungan KAMMI dengan Partai X secara struktural sudah digaungkan tidak hanya sekali saja. Oleh Sekjen PP KAMMI, sudah. Oleh ketua kaderisasi KAMMI komisariat, daerah, dan wilayah, mungkin juga sudah. Intinya, secara struktural KAMMI menempati bagan yang berbeda dan tidak di bawah Partai X tersebut. Nah, namun jika pun ada hubungan kultural kader KAMMI maka itu adalah pilihan pribadi sang kader. Titik.

Hal ini menurut saya belumlah tuntas. Penulisan sederhana ini bukan dalam artian menyerukan pembangkangan kader KAMMI oleh Partai X tersebut. Jikapun saat dianalisis keduanya memiliki akar acuan pergerakan yang sama, Ikhwanul Muslimin, namun bukan berarti keseluruhan geraknya harus persis serupa. Bahaya jika demikian. Ia akan melunturkan independensi yang merupakan salah satu paradigma KAMMI. Ia akan menghilangkan ketajaman power pressure KAMMI dalam gerakannya. Nantinya bahkan bisa jadi masyarakat berparadigma bahwa tak ada gunanya KAMMI toh ia sama saja dengan Partai X. Tiada gunanya KAMMI, Partai X bahkan tiada sama sekali disentuhnya dengan kritik seperti yang KAMMI lontarkan ke yang lain.

Saya sedikit canggung mendengar statemen seorang kader KAMMI yang terkesan mengharuskan kiprah politik lulusan KAMMI kelak harus di Partai X. Iyakah? Bukankah lebih baik jika orang-orang berideologi KAMMI tersebar ke semua lini partai maupun bidang? Tentu saja dengan garis tegas bahwa ideologi tersebut tidak dijualnya demi pangkatan atau lain hal. Tersebarnya kader KAMMI menjadi sinyal positif penerimaan dakwah KAMMI di masyarakat. Berkaryanya kader KAMMI di berbagai lini mengindikasikan kekuatan KAMMI dalam mendidik para pemimpin. Patut diingat, kemenangan KAMMI ataupun dakwah secara luas bukanlah kemenangan yang menisbikan yang lain. Keberhasilan di ranah kepemimpinan bukan berarti ia tunggal, mutlak, dan absolut. Demokrasi kita mengajarkan adanya kekuatan koalisi (pendukung) dan ranah itulah yang juga mesti kita perluas.

Semoga independensi ini kerap terjaga di tubuh organisasi yang tengah meremaja ini.

 

Penulis : Sofistika Carevy Ediwindra

Leave a Reply

Scroll To Top