Tuesday , 16 October 2018
update
Menggugat(h) Partai Dakwah (1)

Menggugat(h) Partai Dakwah (1)

“Karena cinta-lah, kita bukan hanya membersamaimu dalam suka maupun duka kawan.. Tapi juga dengan saling menasehati dan saling mengajarkan arti sebuah kesabaran.. Dengan do’a-lah, perjalanan hidup kita pun semakin indah..” (Fachri Aidulsyah)

 

Terjebak di jalan demokrasi

Tidak kita pungkiri, jika hari-hari ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kian mengalami problema politik yang sangat dilematis. Sejak ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaaq menjadi tersangka kasus suap peningkatan kuota sapi impor oleh KPK telah menyebabkan penurunan tersendiri bagi elektoral partai. Thesis tentang paradigma partai politik dakwah pun mulai dipertanyakan, apakah benar partai politik dakwah bisa menjadi solusi dalam memperbaiki umat didalam sistem demokrasi seperti saat ini?

Berawal dari pertanyaan itulah, akhirnya kita harus mengkritisi permasalahan demokrasi  yang telah menumpulkan potensi politik dakwah itu sendiri didalam sistem kepartaian hari ini. Tragedi yang telah menimpa PKS saat ini seakan menjadi penanda dua indikasi tertentu, yaitu; (1) rapuhnya perjuangan politik dakwah dalam memperbaiki umat melalui partai politik, (2) intensitas pertarungan politik praktis yang mengedepankan kepentingan partai lebih dominan ketimbang memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sehingga menyebabkan pertarungan kalah-menang antar partai dalam memenangkan Pemilu lebih dikedepankan dan mengesampingkan kemaslahatan itu sendiri. Dari indikasi inilah maka kita menilai bahwa kepemilikan perangkat partai seperti media –yang bersifat konvensional- digunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Hal ini terjadi karena aparatus negara masih merupakan satu-satunya sumber terpenting bagi munculnya para politisi, terutama kepala pemerintahan ditingkat pusat, daerah maupun di dalam bidang legislatif yang berorientasi pada pengakumulasian kapital dan privatisasi sektor untuk keuntungan pribadi. Fenomena baron perampok (robber barons) yang melakukan jual-beli suara dan rekayasa mesin politik pun kian menyeruak di Indonesia, regularisasi kebijakan di Indonesia masih bersifat “jual-beli dipasar gelap” yang didalamnya memberikan ruang tawar menawar transaksi, negosiasi, kompromi, dan konsensus yang dilakukan secara rahasia, tak nampak dan illegal akibat perselingkuhan antara penguasa-pengusaha dalam ‘pembuatan kebijakan’ yang mampu memengaruhi birokrasi dan aparat hukum. Prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik hanyalah rekayasa belaka. Pada dasarnya, keputusan tersebut sudah dikompromikan diruang tertutup yang tidak pernah transparan.

Fenomena demokrasi inilah yang telah menyebabkan PKS sulit memenangkan pertarungan melawan dominasi partai politik yang berorientasi pada privatisasi sektor yang dapat mengakumulasikan keuntungan finansial. Disamping itu, PKS juga tidak bisa membangun kolektifitas politik dakwah bersama ‘parpol Islam’ lainnya dalam upaya mengislamisasikan pemerintahan. Yang ada justru pertarungan elektabilitas dengan parpol Islam lainnya dalam memperebutkan suara dari masyarakat muslim itu sendiri. Fenomena partai terbuka yang kian digemakan PKS pun tak mampu merubah citra identitas awal mereka sebagai partai dakwah itu sendiri.

 

Ketika Uang menjadi Senjata

Permasalahan sistem demokrasi di Indonesia semakin menjadi cambuk ketika uang menjadi senjata utama dalam operasionalisasi dan kampanye partai.

PKS pun tidak memungkiri,  berkurangnya subsidi negara kepada partai politik menjadi permasalahan tersendiri bagi modal partai sejak tahun 2005. Awalnya, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2001 tentang Bantuan Dana Partai-partai Politik, pada Pemilu 1999, PK mendapatkan dana subsidi dari pemerintah Rp. 1,4 milyar yang dilaokasikan untuk DPP. Penerimaan uang tersebut diberikan berdasarkan skema Rp. 1000 per-suara sesuai dengan perolehan suara PK pada Pemilu 1999. Namun, pemerintahan SBY merevisi aturan tersebut dengan menetapkan PP No. 29/ 2005 yang menyatakan bahwa negara mengurangi subsidinya dengan cara pemberian kepada partai-partai politik sebesar 21 juta rupiah per-kursi yang diperoleh oleh partai tersebut pada Pemilu 2004. Hal ini juga berdampak pada perubahan subsidi di tingkat daerah yang berorientasi pada perolehan kursi. Akibatnya, pendapatan partai menurun secara sangat signifikan. PKS mengalami penurunan subsidi dari Rp. 1,4 milyar per-tahun yang diterima DPP PKS sejak 2001 hingga 2004. Sejak subsidi berdasarkan formulasi baru dilaksanakan per-Januari 2006 hingga sekarang, DPP PKS hanya menerima Rp. 945 juta per-tahun saja. Jika pemerintah masih menggunakan skema subsidi yang lama, maka DPP PKS memperoleh dana segar sebesar Rp. 8,3 milyar per-tahun sesuai dengan hasil perolehan suara partai pada Pemilu 2004 (Burhanuddin M: 2012).

Atas dasar ini, tidak heran jika kemudian PKS berpikir keras untuk mencari strategi baru dalam menambah pemasukan kas partai, apalagi untuk kebutuhan operasional partai dan dana kampanye yang semakin membeludak.

Berdasarkan riset AC Nielsen menunjukkan bahwa jumlah belanja iklan politik di televisi selama oktober 2008 hingga februari 2009 saja mencapai Rp. 118,72 milyar. Dalam hal ini, PKS menduduki peringkat ke-empat yang mengeluarkan biaya iklan di televisi Rp. 4,866 miliyar setelah Gerindra, Demokrat, dan Golkar yang menduduki peringkat tiga besar. TV One juga meliris data lima besar partai dengan pengeluaran dana iklan terbanyak, yaitu Gerindra Rp. 9 miliyar per-bulan, Demokrat Rp. 8,5 milyar per-bulan, Golkar Rp. 5 milyar per-bulan, PKS 2 milyar per-bulan, dan PDI-P Rp. 1, 5 milyar per-bulan. RTS Masli mengungkapkan, pada Pemilu 1999, biaya belanja iklan politik mencapai Rp. 35, 69 milyar, sementara pada Pemilu 2004 belanja iklan politik meningkat drastis 10 kali lipat hingga mencapai Rp. 3 triliun. AC Nielsen mengungkapkan, sedangkan ditahun 2008, sebelum mencapai Pemilu 2009 saja sudah menghabiskan biaya iklan politik pada saat itu mencapai Rp. 41,7 triliun (Burhanuddin M: 2012).

Dalam hal ini, memang perlu diakui, bahwa pendanaan partai yang paling utama didapatkan dari iuran anggota dan kontribusi suka rela dari para simpatisannya. Mafhudz Siddiq mengungkapkan bahwa; PKS juga terbuka menerima sumbangan dari pihak-pihak luar, baik perusahaan maupun individu yang memiliki agenda dan cita-cita religio-politic yang sama dengan partai. Namun demikian, sumbangan pihak ketiga jelas sarat kepentingan ekonomi dan politik seperti kasus PT. Indoguna yang menimpa LHI saat ini.

Selain itu, dalam beberapa kasus, PKS juga menuai hal yang sangat kontroversial ketika dicalonkannya Tamsil linrung sebagai  anggota DPR dari PKS yang ditempatkan sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014. Padahal beberapa kalangan menuding bahwa Tamsil memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam pemberantasan korupsi. Isu  kurang sedap terakhir yang menimpa Tamsil adalah dugaan peranan dia dalam alokasi pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.

Yang paling kontroversial selanjutnya adalah, dicalonkannya Jenderal Polisi (Purn.) Adang Daradjatun pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007. Mietzner mengungkapkan bahwa; ada spekulasi yang menyebut Adang menyetor uang antara Rp. 13 milyar sampai Rp. 15 milyar  sebagai “uang mahar” dan PKS tidak menolak secara tegas. Kasus yang lainnya adalah Inu Kencana Syafi’ie (Mantan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berkeluh kesah pada media (Padang Ekspress) karena diminta membayar uang Rp. 1 milyar sampai Rp. 3 milyar kepada DPD PKS di Payakumbuh jika ingin mendapatkan dukungan dari partai sebagai calon walikota.

Dari hal ini maka kita akan mengambil dua benang merah yang menyatakan bahwa; (1) dalam menghadapi kendala finansial seperti diatas, PKS terkadang harus melakukan praktek “jual-beli” proses pencalonan kepala daerah pada calon non-kader, namun ia memiliki kemampuan finansial yang sangat banyak. Hal ini terkesan PKS mulai kurang komitmen untuk mencalonkan kader-kadernya sendiri dalam berbagai macam Pemilu. (2) PKS pun tidak memungkiri untuk bernegosiasi dan berdekatan dengan berbagai macam kalangan untuk melakukan praktik “jual-beli di pasar gelap” dalam memengaruhi kebijakan partai yang sekiranya dapat mendongkrak peningkatan finansial partai.

Penulis : Fachri Aidulsyah (Mantan Pegiat Kelompok Diskusi Epistemik UGM)
Editor : SCE

Leave a Reply

Scroll To Top