Tuesday , 18 December 2018
update
Pelarangan Mendikbud

Pelarangan Mendikbud

Dalam portal Kampus Okezone.com, terdapat berita tentang pelarangan Mendikbud, Muhammad Nuh, terkait terjunnya akademisi ke ranah politik.

Memang, disebutkan di sana bahwa memasuki ranah politk adalah sepenuhnya hak setiap warga negara Indonesia, Nuh pun menyadari itu. Namun, ia tetap memberikan semacam warning atau larangan. Tanya kenapa?

Nuh beralasan bahwa masuknya akademisi seperti dosen atau rektor ke partai politik tertentu akan mencederai netralitas perguruan tinggi (PT) yang bersangkutan. Ia menegaskan bahwa PT bukanlah milik satu kelompok partai atau calon tertentu.

Benar, memang. Integritas akademisi ketika masuk ke ranah politik harus jelas. Bisa jadi itu akan melunturkan independensi PT yang bersangkutan. Namun itu tidak hanya berlaku bagi akademisi saja. Hampir semua orang memiliki afiliasi, dan itu sah-sah saja. Yang harus ditegaskan adalah profesionalitas dalam menjalankan setiap perannya.

Melarang akademisi untuk terjun ke panggung politik bisa menjadi asumsi ketakutan dari sang menteri. Pelarangan ini menjadi penyulut munculnya kecurigaan untuk menutup peluang akademisi berkompeten untuk berkontribusi membenahi politik bangsa.

Pelarangan masuknya akademisi juga berbahaya jika diteruskan. Pasalnya, memang bisa saja petinggi politik meminta pertimbangan kebijakan dari para akademisi. Akan tetapi, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika justru orang-orang yang duduk di tampuk pemegang kebijakan di bidang pendidikan bukan orang yang memahami pendidikan?

Presiden negara kita, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahkan sejak awal kepemimpinannya berulang kali menyatakan pentingnya memposisikan “right man on the right place”. Masuknya akademisi yang berkompeten secara politik justru akan sangat baik bagi dunia pendidikan dan tentu perpolitikan kita. Pendidikan menjadi ranah yang sangat berpeluang untuk dikembangkan. Dana yang mengalir pada sektor ini pun tidak tanggung-tanggung, 20% dari APBN kita.

Memang, memahami hal ini harus dilihat dari dua kaca mata. Maksud Nuh melarang jelas untuk menjaga independensi PT. Solusinya yakni memang, tidak usah ada pelarangan namun perlu adanya penegasan untuk profesional dan integritas agar proporsional dalam menempatkan diri. Sanksi juga perlu untuk diterapkan dengan tegas agar hal ini tetap seimbang.

Penulis : Sofistika C.E.

 

Leave a Reply

Scroll To Top