Monday , 25 June 2018
update
Pentingnya Berpolitik untuk Kemaslahatan

Pentingnya Berpolitik untuk Kemaslahatan

nu politikJudul               : Pedoman Berpolitik Warga NU

Penulis             : Muh. Hanif Dhakiri

Penerbit           : Pustaka Pesantren

Cetakan           : I, 2013

Tebal               : xvi+60 Halaman

ISBN               : 602-8995-45-2

Peresensi         : Fatmawati Ningsih S.Th.I

Maraknya praktik korupsi di pusaran politik mengakibatkan sikap skeptis terhadap dunia politik oleh sebagian masyarakat Indonesia. Politik dianggap kotor dan jauh dari nilai-nilai Islam. Semua orang yang terjun ke lingkaran politik terkesan memburu kekuasaan semata.

Asumsi politik itu kotor bisa jadi berasal dari pemikiran Barat. Tokoh yang menyatakan secara terang-terangan adalah Lord Acton. Dia mengatakan “Power tends to corrupt”, artinya politik atau kekuasaan cenderung korup. Adanya fakta bahwa politik kotor dan korup memang tak terbantah. Namun, tidak bijak kiranya megeneralisasikan semua politik sama.

Lembaga politik pada dasarnya tak ubahnya seperti pisau. Di tangan orang baik, pisau akan menjadi alat yang sangat berguna, seperti memasak. Di sisi lain, pisau dijadikan alat untuk melukai bahkan membunuh orang lain bila berada di tangan orang jahat dan tidak tepat. Demikian juga politik. Politisi yang amanah akan menjadikan politik sebagai alat untuk membawa kemaslahatan bagi umat. Sebaliknya, politisi yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan politik sebagai panggung kekuasaan.

Buku Pedoman Berpolitik Warga NU karya Muh. Hanif Dhakiri berkeinginan meluruskan asumsi masyarakat tentang politik. Islam sebenarnya tumbuh berkembang dan di sebarkan ke seluruh jagat raya ini melalui politik. Nabi Muhammad dan para sahabat berkecimpung di dalam politik demi mempertahankan dan menjaga eksistensi Islam.

Di Madinah misalnya, Nabi Muhammad di samping sebagai pemimpin agama juga pemimpin politik. Islam diterima oleh penduduk Madinah pada saat itu karena ditopang sistem politik yang kuat. Diplomasi lintas agama dilakoni Nabi demi terjaganya kerukunan antar penduduknya. Piagam Madinah adalah bukti perjanjian politik Nabi bersama suku, ras, dan agama untuk saling menghormati satu sama lain.

Penulis buku ini merumuskan setidaknya ada dua perspektif untuk meninjau politik dari konteks syar’i. Pertama, perspektif maslahah atau asas manfaat. Penulis mengungkapkan hendaknya berpolitik jauh lebih banyak memberi maslahah dan manfaat bagi umat. Dengan menjadi politisi, seseorang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau seorang pengusaha bisa dikatakan hanya bermanfaat bagi karyawannya. Tetapi seorang politisi bisa bermanfaat bagi pengusaha, pekerja dan dunia usaha secara umum. Politisi melindungi pengusaha, menjamin hak-hak tenaga kerja dan menjaga kelangsungan hidup dunia usaha dengan merumuskan dan menetapkan undang-undang perindustrian yang adil. (hal. 7-9)

Kedua, perspektif akidah. Dalam konteks ini, berpolitik adalah upaya mempertahankan akidah dari agresi dan subordinasi ideologi lain yang sesat dan merusak. Seumpama warga NU, berpolitik sudah menjadi kewajiban kolektif untuk menjaga akidah Ahlu Sunnah wal Jama’ah. Bisa dibayangkan bila tak seorang pun warga NU ikut andil dalam berpolitik, maka cepat atau lambat akidah dan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama’ah akan terpinggirkan. (hal. 9) Tanpa politik, kelangsungan hidup akidah Ahlu Sunnah wal Jama’ah bisa berada dalam bahaya tatkala kekuasaan politik dipegang mereka yang memusuhi Ahlu Sunnah wal Jama’ah. Melalui politik, ajaran Ahlu Sunnah wal Jama’ah dapat terus dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan dalam masyarakat.

Guna membendung arus politik yang tidak tentu arah di era demokrasi, buku ini mengajak pembaca terutama warga NU kembali pada Khittah NU 1926. Doktrin kembali ke Khittah 1926 mempunyai konteks sosio politik yang khas.

Khittah NU 1926 tidak bisa dipahami terpisah dari sejarah kelahiranya. Doktrin kembali pada Khittah diambil dari pengalaman sejarah yang menyakiti hati warga Nahdliyin. Ketika NU menitipkan aspirasi pada partai-partai Islam ternyata NU hanya dimanfaatkan dan berakhir tragis. Karena itulah, ulama NU memutuskan membuat wadah resmi untuk menampung aspirasi dan menyalurkan kepentingan NU. NU tidak akan lagi menitipkan aspirasinya pada parpol lain. Sejarah penitipan aspirasi politik di Indonesia selalu berakhir pengkhianatan.

Muh. Hanif Dhakiri sebagai kader muda NU yang terjun ke dunia politik menyayangkan kiai atau ulama NU yang acuh pada politik NU. Ketika umat bertanya tentang politik, kiai, atau ulama tidak mengarahkan umat mengikuti khittah NU 1926. Padahal umat perlu bimbingan dan arahan untuk menentukan pilihan partai politik yang membawa maslahah dan barokah bagi dirinya, masyarakat, dan bangsanya.

Buku ini sangat menarik, setidaknya bisa dijadikan pedoman berpolitik menghadapi pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar. Juga sebagai panduan berpolitik dengan niat, cara, dan orientasi yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, sahabat, dan ulama terdahulu.

*Peresensi adalah penulis lepas sekaligus alumnus Tafsir dan Hadis IAIN Walisongo Semarang

Editor : Nur Afilin

Leave a Reply

Scroll To Top