Wednesday , 24 October 2018
update
Rapor Merah 100 Hari Jokowi

Rapor Merah 100 Hari Jokowi

JAKARTA–Usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah genap 100 hari. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan evaluasi 100 hari pertama pemerintahan Jokowi sebagai tolak ukur kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia lima tahun ke depan. KAMMI menilai Presiden Jokowi telah gagal menjalankan amanat rakyat.

Dalam siaran persnya, KAMMI menilai Jokowi telah gagal menjaga amanat rakyat Indonesia yang menghendaki stabilitas harga, kepastian hukum, dan situasi politik yang kondusif.

Ketua Umum KAMMI Andriyana menyatakan bahwa 100 hari ini sudah cukup untuk mengukur kualitas dan kapabilitas Jokowi dalam menjalankan amanat rakyat.

“Rasanya sudah saatnya rakyat berfikir untuk mengganti Jokowi karena memang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan amanat rakyat,” ujar Andriyana.

Andriyana menambahkan bahwa 100 hari pertama Jokowi adalah fondasi bagi keberlanjutan pemerintahan ke depan. Kegagalan 100 hari Jokowi menjaga kepercayaan dan amanah masyarakat adalah awal dari kegagalan-kegagalan berikutnya yang akan mengorbankan rakyat sebagai pemilik mandat.

“Kegaduhan politik yang terjadi saat ini adalah bukti Jokowi tidak memiliki visi, agenda dan manajemen kepemimpinan yang baik. Visi dan misi yang dikampanyekan Jokowi telah diingkari sendiri oleh Jokowi sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa Jokowi adalah pembohong,” ujar Andriyana.

Andriyana melanjutkan bahwa masyarakat kini dengan gamblang melihat bahwa Jokowi terlalu kompromis terhadap kepentingan asing. Pidato Jokowi di KTT APEC di Beijing November lalu tak ubahnya obral aset bangsa. Kenaikan BBM segera setelah Jokowi kembali ke tanah air juga menjadi sinyal bahwa kenaikan harga BBM adalah pesanan asing. Pelibatan lembaga pertahanan asal Amerika Defence Institution Reform Initiative (DIRI) dalam penyusunan Renstra Pertahanan Indonesia juga semakin menegaskan kendali asing yang kuat dalam pemerintahan Jokowi.

“Besarnya intervensi dan pelibatan asing bisa jadi disebabkan kapasitas Presiden Jokowi dan timnya yang memang tidak memadai. Ini menyebabkan inferioritas yang menganggap apa yang diminta, dibuat, atau dimiliki asing harus segera diakomodir. Seharusnya Presiden Jokowi mengedepankan kepentingan nasional dan potensi anak bangsa daripada mengikuti kemauan asing,” tegas Andriyana.

Menyikapi kegaduhan politik dan hukum setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, Wasekjen PP KAMMI Arif Susanto menganggap hal itu adalah bukti lemahnya visi dan kemampuan manajerial Jokowi.

Wawancara Jokowi dengan Kompas TV yang menyatakan bahwa tidak tahu soal aturan kolektif kolegial KPK adalah bukti Jokowi tidak paham banyak hal tentang pemerintahan dan tata aturan hukum.

“Gestur dan kegagapan Jokowi dalam wawancara dengan Kompas TV membuat kecewa rakyat yang awalnya menganggap Jokowi memiliki visi, kepahaman dan kepercayaan diri memimpin Indonesia,” ujar Arif.

Arif menambahkan bahwa rapor merah 100 hari pemerintahan Jokowi adalah pembuktian sejumlah kalangan tentang visi dan kapasitas Jokowi memimpin Indonesia.

“Dengan raport merah Jokowi gagal menjalankan amanat rakyat dan bangsa ini, maka kita rakyat Indonesia harus segera bertindak menyelamatkan Indonesia dengan mengganti Jokowi sesegera mungkin. Pergantian Jokowi adalah upaya agar Polri dan KPK tidak lagi saling sandera, agar stabilitas harga kembali, agar pertahanan nasional kembali berdaulat, dan yang lebih penting agar kekayaan Indonesia tidak semakin dirampok oleh asing yang melihat Jokowi mudah dikendalikan mereka,” tutup Arif.

Editor : Nur Afilin

 

Leave a Reply

Scroll To Top