Wednesday , 14 November 2018
update
Secercah Harapan dari Langkah Bung Yusril

Secercah Harapan dari Langkah Bung Yusril

Pada tahun ini mungkin beberapa buan lagi tentu kita akan menyambut salah satu hajatan terbesar yang ada di negeri ini. Yah, tentu kita tidak asing lagi sebuah Agenda yang bernama Pemilu ( Pemilihan Umum ). Kali ini kita sebagai warga Negara yang baik akan memilih Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan dari tingkat Kabupaten hingga Pusat serta anggota DPD akan kita pilih sesuai hati nurani kita masing – masing, itupun kalau hati nurani kita masih suci ataupun belum kita jual kepada orang – orang yang menyogok kita untuk memilih calon tertentu.

Tentu, Negara ini dalam penyelenggarakaan sebuah hajatan pasti mempunyai sebuah pedoman atau petunjuk teknis. Ketika berbicara pemilu tentulah kita tidak lepas dari yang namanya putusan MA tentang UU No.42 Tahun 2008. Yang di sana kita mengatur tentang Pelaksanaan sebuah Pemilihan Umum di Negeri ini.

Tentu, kita tidak lupa dengan Gugutan yang diajukan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra kepada MK tentang UU Pilpres. Dalam kajiannya beliau menuntut bahwa Pilpres dengan PilCaleg itu di barengkan atau dilaksanakan secara serentak. Selain itu, Sebuah partai politik ketika ingin mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu bergantung pada ambang batas perolehan suara di parlemen.
Di sana, Yusril mengatakan, substansi UU itu, perihal pendaftaran pasangan capres-cawapres dan pelaksanaan Pilpres, bertentangan dengan konstitusi. Pendaftaran capres-cawapres diatur dalam Pasal 14 ayat 2, yakni masa pendaftaran capres-cawapres paling lama tujuh hari setelah penetapan secara nasional pemilu DPR.Adapun pelaksaan Pilpres diatur dalam Pasal 112 , yakni dilaksanakan paling lama tiga bulan setelah pengumuman hasil Pileg.Yusril menguji dua pasal tersebut terhadap Pasal 6A ayat 2 dan Pasal 22E UUD 1945 . Dalam Pasal 6A ayat 2 berbunyi Pasangan Capres dan Cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Berdasarkan pasal itu, Yusril menafsirkan semua parpol peserta pemilu bisa mendaftarkan pasangan capres-cawapres ke KPU.

Jadi, menurut dia, 12 parpol bisa mengajukan pemimpin selanjutnya di Pilpres 2014. Selain itu, pelaksanaan Pilpres, kata dia, tidak bisa dilaksanakan setelah Pileg. Menurut Yusril, jika Pilpres digelar setelah Pileg seperti diatur dalam UU Pilpres, maka 12 parpol peserta pemilu 2014 disebut parpol mantan peserta pemilu. Padahal, kata dia, dalam UUD disebutkan pengusung capres-cawapres adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Selain itu, menurut Yusril, berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, Pileg dan Pilpres semestinya digelar serentak atau hanya sekali dalam lima tahun.

Pasal itu berbunyi Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
“Kalau pemilu DPR dipisah dengan pemilu presiden, nanti dalam lima tahun ada dua pemilu. Pemilu harus satu kali dalam lima tahun,” kata mantan Menteri Kehakiman itu. Yusril menambahkan, negara-negara dengan sistem presidensial juga menggelar Pilpres sebelum Pileg. “Di dunia ini semua negara presidensial, presiden dipilih dulu. Kecuali Filipina yang dilaksanakan serentak,” ucapnya.
(http://nasional.kompas.com/read/2013/12/13/1956346/Uji.UU.Pilpres.Yusril.Bidik.Pembatalan.Ambang.Batas.Suara.Pencalonan.Capres)

Ketika, saya sebagai warga negara Indonesia mendapati hal ini sebagai sebuah perbaikan bagi bangsa ini sekaligus saya menilai, langkah ini sebagai sebuah kesempatan bagi partai –partai “Kelas Teri” untuk menampilkan para tokoh – tokoh partainya bertarung di tataran eksekutif negara ini.

Karena apabila kita meninjau dari hasil survey tentang Elektabilitas Partai politik dan Calon Presiden memang partai – partai besar macam Demokrat, PDIP, Golkar masih mendominasi di Negara ini dari perspektif elektabilitas, yaitu kisaran 15% – 20% sedangkan partai – partai kecil macam PKS, PAN, PBB, Gerindra, dll masih pada kisaran 1% – 10% saja.

Selain itu, menurut berita yang didapatkan dari Indonesia-web.blogspot, pakar politik Arbi Sanit dampak dari kebijakan dari naiknya harga elpiji dan beberapa kebijakan DPR yang tidak ada progres untuk membangun masyarakat membangun membuat kepercayaan sekaligus timbulnya apatisme dari masyarakat semakin meningkat.
Arbi Sanit lalu membeberkan data yang menunjukkan kecenderungan naiknya angka golput serta menurunnya partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu dan dari pilpres ke pilpres.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 mencapai 93,33%, Pemilu 2004 turun menjadi 84,9%, dan Pemilu 2009 turun lagi menjadi 70,99%. Pemilu 2014, diprediksi hanya tinggal 54%, namun prediksi optimis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) masih pada angka 60%. Di pihak lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi pemilih 75% sesuai target pembangunan. Dari sekitar 236 juta penduduk Indonesia, kemungkinan calon pemilih Pemilu 2014 adalah 191 juta orang.

Angka golput juga terus meningkat. Pemilu 1999 angka golput 10,21%, Pemilu 2004 naik menjadi 23,34%, dan Pemilu 2009 naik lagi menjadi 29,01%. Bandingkan dengan angka golput pada pemilu era Orde Lama dan Orde Baru (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) yang tak pernah lebih dari 10%.

Untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah, angka golput juga tinggi. Pilpres 2004 angka golput 21,5%, Pilpres 2009 naik menjadi 23,3% (angka partisipasi pemilih Pilpres 2009 sebesar 72,09%). Angka golput pemilukada rata-rata 27,9%. “Bila mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilu digabungkan dengan golput, bisa jadi mereka akan menang pada 2014,” tandas Arbi.

Tetapi, Saya melihat dari Tindakan Yusril ini seperti ada maksud tersembunyi dari Yusril sendiri agar dapat maju sebagai calon Presiden RI karena mungkin kita ketahui bersama bahwa partai yang beliau rintis dan saat ini menjadi salah satu kontestan Gelaran Pemilu saat ini, Partai Bulan Bintang ( PBB ) secara elektabilitas sangat rendah sekali, yaitu kisaran 1 % – 10 % dan mungkin di prediksi PBB sendiri tidak dapat meraup suara yang banyak dari Pemilu Caleg.

Selain itu, Bisa di mungkin bahwa langkah yusril terkait pemilu ini sebagai langkah Beliau untuk melakukan sebuah Pencitraan Politik sekaligus Komunikasi Politik kepada masyarakat Indonesia.
Tapi apapun itu, saya sebagai warga negara Indonesia tidaklah peduli dengan modus dari Tindakan ataupun langkah yang di tempuh oleh Yusril.

Saya hanya menilai hal ini merupakan sebuah langkah positif untuk kemajuan bangsa Indonesia dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hanya menilai keputusan ini telah membuka kran – kran seluas – luasnya kepada masyarakat bangsa ini untuk berpartisipasi dalam sebuah Gelaran Pemilu utamanya ketika akan mencalonkan diri sebagai Presiden RI.

Masyarakat Negeri ini akan bisa melihat para pemimpin – pemimpin yang berkualitas walaupun dari partai “ Kelas Teri” bumbu – bumbu Demokrasi akan semakin kental di sini. Sekaligus ini sebuah langkah positif walaupun baru akan dilaksanakan pada pemilu 2019 karena menurut Ketua Umum KAMMI Pusat, Andriyana ST ketika mengisi di Daurah Marhalah III Jateng. Beliau menyampaikan bahwa “Kepemimpinan tahun 1998 – 2019 adalah Produk Orde Baru, tetapi Ketika tahun 2019 ke atas merupakan Produk Reformasi” artinya di sini bahwa Kepemimpinan muda akan segera muncul yang di awali oleh langkah Yusril ini.

Sesosok Presiden yang berjiwa Negarawan yang Benar – Benar akan segera muncul di sini dengan optimisme yang di berikan oleh langkah yusril ini. Demokrasi akan semakin sempurna dan kuat keberadaannya disini. Walaupun keberadaannya akan mematikan sebuah Gerakan Mahasiswa, tetapi inilah tantangan yang harus di hadapi oleh Gerakan Mahasiswa dalam mengawal kejayaan negeri ini.

Sedikit Goresan Pena telah menari di atas lembaran Ini. Jayalah Indonesiaku.

Penulis : Febrian Indra Rukmana

Leave a Reply

Scroll To Top