Wednesday , 18 October 2017
update
Sistem Pelayanan Kesehatan Berjenjang Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sistem Pelayanan Kesehatan Berjenjang Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sebuah Pedoman Pelayanan Kesehatan di Indonesia yang Hampir Tak Diketahui Oleh Masyarakatnya

Ketika kita sakit, hal yang terlintas pertama kali adalah hasrat untuk sembuh. Setelah itu, secara refleks otak kita akan berpikir, akan dibawa ke mana badan yang sakit ini? Maka, hal yang pertama kali terlintas adalah membawa diri ke rumah sakit. Lantas, apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan asas upaya kesehatan yang benar?

Disadari atau tidak, kesehatan Indonesia memang mempunyai banyak celah untuk dikritisi bahkan dihujat. Ada kondisi di mana pasien ditolak rumah sakit dan akhirnya meninggal karena tidak diterima di rumah sakit manapun. Ada pula kondisi pasien harus mengantre panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan masih banyak lagi permasalahan kesehatan di Indonesia. Lantas, siapa yang harus disalahkan atas kondisi kesehatan bangsa yang masih porak-poranda seperti ini? Sebelum melangkah jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang sistem kesehatan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu komponen Human Development Index atau Indeks Pembangunan manusia selain pendidikan dan ekonomi. Artinya, kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia di dunia ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pembangunan kesehatan untuk menunjang upaya pembangunan manusia. Pembangunan kesehatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat, dengan perhatian khusus diberikan kepada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia, dan keluarga miskin.

Sejak tanggal 1 Januari 2014, Indonesia mengawali langkah besar dalam bidang kesehatan, yaitu penerapan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Jaminan kesehatan nasional ini adalah jaminan kesehatan melalui sistem asuransi sosial dan gotong royong, dimana penduduk yang kaya dapat membantu penduduk yang miskin dan penduduk yang sehat dapat membantu penduduk yang sakit. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan aset untuk menyelamatkan financial risk dari penduduk Indonesia akibat sakit sehingga tidak ada lagi istilah orang miskin karena sakit. Sifat dari Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah wajib sehingga seluruh penduduk Indonesia harus menjadi peserta BPJS Kesehatan dalam rentang waktu 2014 hingga 2019. Jaminan ini terwujud dalam rangka mengimplementasikan amanat UUD 1945 pasal 25 H ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lantas, bagaimana sistem kerja Jaminan Kesehatan Nasional ini?

Jauh sebelum JKN ini berjalan, Indonesia sebenarnya sudah menganut sistem upaya kesehatan berjenjang. Upaya kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah (termasuk TNI dan POLRI), pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan masyarakat/swasta melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan di fasilitas kesehatan. Upaya kesehatan ini dibagi menjadi dua, yaitu Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Upaya kesehatan perseorangan ini lebih difokuskan dalam upaya kuratif dan rehabilitatif, sedangkan upaya kesehatan masyarakat lebih difokuskan dalam upaya preventif dan promotif. Dilihat dari kategori upaya kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional merupakan upaya kesehatan perseorangan sehingga lebih berfokus dalam hal pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Jika di awal tadi pertanyaannya mengapa akhirnya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang terbentuk mindsetnya untuk selalu berobat ke rumah sakit? Hal ini disebabkan konsep upaya kesehatan berjenjang yang belum diketahui oleh masyarakat. Jadi, upaya kesehatan di Indonesia mempunyai sistem berjenjang. Upaya kesehatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu upaya kesehatan primer, sekunder dan tersier. Apa maksud dari upaya kesehatan berjenjang? Artinya, ketika seseorang sakit atau hendak mendapatkan pelayanan preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif, maka dia harus melewati fase upaya kesehatan primer terlebih dahulu, jika upaya kesehatan primer tidak bisa mengatasi baru dibawa ke upaya kesehatan sekunder, dan jika upaya kesehatan primer tidak bisa mengatasi baru dibawa ke upaya kesehatan tersier. Artinya, ketika melakukan upaya kesehatan untuk medapatkan pelayanan kesehatan maka tidak boleh langsung meloncat (by pass) ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder maupun tersier, tapi harus melalui fasilitas pelayanan primer terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan gawat darurat. Berikut adalah tabel upaya kesehatan beserta fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dibagi dan harus dianut oleh masyarakat Indonesia.

 

 

Jenis Upaya Kesehatan UKP UKM
Primer 1.      Puskesmas

2.      Klinik

3.      Dokter swasta, bidan, perawat

Puskesmas
Sekunder 1.      RS tipe C (dokter umum)

2.      RS dengan jumlah bed 100-200

Dinas kesehatan kabupaten
Tersier 1.      RS tipe B dan A

2.      RS besar swasta dengan jumlah bed 200-100

Dinas kesehatan provinsi

 

Konsep berjenjang ini yang tidak terlalu dipahami oleh masyarakat Indonesia sehingga akhirnya puskesmas yang seharusnya menjadi gerbang utama dalam melakukan upaya kesehatan dilewati begitu saja sehingga akhirnya tidak bisa beroperasi dengan maksimal dan membuat rumah sakit ‘kewalahan’ karena terlalu banyak menampung pasien yang seharusnya untuk ukuran penyakit tertentu masih bisa diatasi oleh puskesmas atau fasilitas kesehatan primer.

Beruntunglah, sejak sistem Jaminan Kesehatan Nasional ini berjalan, sistem upaya kesehatan berjenjang ini mulai diimplementasikan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi, masyarakat Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dituntut untuk mengimplementasikan sistem upaya kesehatan berjenjang ini dan fasilitas pelayanan kesehatan pun dituntut untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Sistem kesehatan berjenjang erat kaitannya dengan sistem rujukan. Sistem rujukan dapat berupa pengiriman pasien, spesimen, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan rujukan pengetahuan tentang penyakit. Jadi, ketika fasilitas kesehatan pertama (primer) tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien maka fasilitas kesehatan pertama (primer) harus merujuk ke fasilitas kesehatan kedua (sekunder). Begitupun jika fasilitas kesehatan kedua (sekunder) tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien maka fasilitas kesehatan kedua (sekunder) harus merujuk ke fasilitas kesehatan ketiga (tersier). Beginilah sistem kerja Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah berlaku dan wajib ditaati oleh masyarakat Indonesia maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia.

Harapan besarnya adalah ketika sistem upaya kesehatan berjenjang ini berjalan maka ini bisa membantu sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang sistematis, berkualitas, dan memuaskan pasien. Dengan sistem ini tidak ada lagi berita pasien ditolak rumah sakit, pasien meninggal di perjalanan, pasien harus mengantre panjang, pasien harus membayar mahal, pasien miskin akibat sakit, atau permasalahan kesehatan yang lain.

 

Referensi :

Pedoman Sistem Rujukan Nasional

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

 

Penulis : Evi Dwi Yanti, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)
Editor : SCE

Leave a Reply

Scroll To Top